ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENERTIBAN SATPOL PP PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP ASET RSUD HUSADA PRIMA SURABAYA

Abstract

Penertiban aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada RSUD Husada Prima Surabaya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu Satpol PP menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Metode dalam pelitian ini menggunakan hukum normatif dengan cara memperoleh bahan hukum berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, Penertiban ini di lakukan pada tanggal 18 Desember 2022 dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 pada pasal 20 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 pasal 21 serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2022 pasal 42 ayat (1) dan menciptakan ketentraman dan ketertiban umum khususnya tertib barang milik daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penyalahgunaan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa tanah/bagunan dengan jumlah 10 rumah bangunan yang di huni warga, diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis atau tindakan paksaan pemerintah yaitu penertiban. Pelaksanaan penertiban telah sesuai dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Masyarakat telah disiapkan tempat tinggal untuk rekolasi di Rusunawa Gunung Anyar.