PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK KARYAWAN YANG MENGALAMI PENGAKHIRAN KERJA AKIBAT PELANGGARAN BERAT

FAIZATUL LAILY, BAMBANG PANJI GUNAWAN

Abstract


Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyaknya terjadi ketidakjelasan alasan pengakhiran kerja yang dilakukan pengusaha dengan cara sepihak sehingga menyebabkan ketidakadilan bagi pekerja/buruh yang kekuatannya lemah. Segala jenis argument yang digunakan pihak pengusaha dalam mengakhiri hubungan kerja antar pegawainya, diantaranya saat pekerja telah melakukan kesalahan yang bersifat berat, diatur pada pasal 158 ayat (1) UU No. 13/2003. Terkait  karyawan berbuat kesalahan bersifat  berat,majikan seringkali mengakhiri Hubungan hokum berupa  Kerjasama dengan cara satu pihak, berdasar pada putusan MK No. 012/PUU-I/2003, (28 Oktober 2004) pasal 158 adanya pertentangan dengan UUD RI 1945 serta tidak berlandas hukum mengikat. Dalam pelanggaran berat telah tercantum di pasal 158 UU No. 13/2003 membahas terkait lingkup perilaku pelanggaran yuridis / kejahatan sesuai buku ke-2 KUHP. Maka bentuk untuk menyelesaikannya Pengakhiran Kerja akibat pelanggaran tingkat berat mesti melihat dari 2 sisi . Yaitu, pemutusan dalam  hubungan kerja bisa dilaksanakan jika telah jatuh putusan yang memiiki permanent legal force atau jika karyawan ditahan dan tidak bisa bekerja berlakulah pasal UU No. 13 / 2003 terkait Ketenagakerjaan.


Keywords


hubungan kerja, kesalahan berat, pemutusan

Full Text:

PDF

References


Asikin Zainal, Dkk., (2004). Dasar - Dasar Hukum Perburuhan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Djumadi. (2008). Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Dadan, Harjana. (2018). Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan. Jurnal Surya Kencana Dua, Volume 5.

Erman, Rajagukguk. (2006). Hukum Pembangunan. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

HP, Rajagukuguk. (2000). Peran Serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Saryono. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika.

Shamad, Yunus. (1995). Hubungan Industrial Di Indonesia. Jakarta: PT. Bina Sumberdaya Manusia.

Sunindhia, YW, Dan Widayanti, Ninik. (1988). Masalah PHK Dan Pemogokan. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Asri, Wijayanti. (2009). Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.

Studi Pendidikan IPA S1 FMIPA UNNES.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


JRHCES terindeks :

               


Creative Commons License
JRHCES di bawah lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2614-5987  (online)        ISSN 2599-3364  (print)  


Penerbit : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif  

Alamat Sekretariat/Redaksi : LPPM UMAHA

Jl. Ngelom Megare, Sidoarjo (61257)
Telp. 031-7884034, Fax. 031-7884034
e-mail : fh@umaha.ac.id, reformasi@fh.umaha.ac.id   
URL : https://e-journal.umaha.ac.id/index.php/reformasi