ANALISIS PEMBERIAN TUNJANGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DALAM MENGEFISIENSIKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. LINAS MANDIRI JOMBANG

Setiawan Setiawan

Abstract


Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberian tunjangan pajak untuk PPh 21
karyawan pada PT. Linas Mandiri Jombang dan untuk mengetahui dampak dalam pemberian tunjangan
pajak penghasilan pasal 21 terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT. Linas Mandiri
Jombang. Adapun teknik analisis data yang dilakukan dalam pengolahan data yaitu analisis deskriptif
dengan menggunakan 3 (tiga) metode PPh pasal 21. Hasil penelitian menunujukkan bahwa berdasarkan
hasil perhitungan tiga metode PPh pasal 21 karyawan yang diaplikasikan dalam laporan laba rugi
perusahaan, yaitu metode PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan dengan beban pajak badan yang
diperoleh sebesar Rp 35.176.340, metode PPh pasal 21 yang diberi tunjangan pajak diperoleh beban pajak
sebesar Rp 33.741.912, serta metode PPh pasal 21 yang menggunakan metode Gross Up diperoleh beban
pajak sebesar Rp 33.710.600. Sehingga dapat dinilai bahwa dari ketiga metode tersebut yang dapat lebih
mengefisiensikan beban pajak perusahaan yaitu melalui metode PPh Pasal 21 yang menggunakan metode
Gross Up.
Kata kunci : PPh Pasal 21, Metode PPh Pasal 21, Efisiensi Beban Pajak Badan

Full Text:

PDF

References


Anggraeni, Fika. 2007. Evaluasi Penerapan Perencanaan Pajak atas PPh Pasal 21 pada Karyawan

Tetap Sebagai Upaya dalam Meminimalisasi PPh 21 yang Terutang pada CV. X. Skripsi. Surabaya :

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas

Gunadi. 2007. Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru. Jakarta : PT Gramedia

Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta :ANDI

Muljono, Djoko. 2009. Tax Planning Menyiasati Pajak dengan Bijak. Yogyakarta : ANDI

----------, Djoko. 2010. Panduan Brevet Pajak (Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan).

Yogyakarta : ANDI

-------Djoko. 2010. Panduan Brevet Pajak (Pajak Penghasilan). Yogyakarta : ANDI

----------, Djoko. 2009. Akuntansi Pajak. Yogyakarta :ANDI

Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per-31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara

pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan

pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang

Pribadi

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-83/PMK.03/2009 tentang. Penyediaan Makanan

dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan

Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan

Suandy, Erly. 2011. Perencanaan Pajak. Jakarta : Salemba Empat

Sekaran, Uman. 2006. Metode Penelitian untuk Bisnis. Jakarta : Salemba Empat

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta

Surat Edaran Dirjend Pajak No.66/PJ./2010 tentang Penegasan atas pelaksanaan UU No.36 Tahun

tentang Pajak Penghasilan

Tarigan, Antonius. 2006. Analisis Perencanaan Pajak PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan

pada PT. Libra Emas Permata Medan. Skripsi. Medan : Universitas Sumatera Utara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Wenas, Puput. 2013. Analisis Metode Penghitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

dalam Usaha Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan. Skripsi. Gorontalo : Universitas Negeri

Gorontalo

Zain, Mohamad. 2008. Manajemen Perpajakan. Jakarta : Salemba Empat

Zain dan Diana Sari. 2007. Perpajakan Lanjutan. Bandung

http://www.nusahati.com/2012/12/sekilas-perencanaan-pajak-pph-pasal-21/(Posted on

December 16, 2012 by Taripar Doly, SE, MM)




di Publikasikan pada Kampus UMAHA