DALAM MENENTUKAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN TERUTANG PADA YAYASAN PENDIDIKAN “M” DI SIDOARJO

Dewi Ningrum

Abstract


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan fiskal terhadap laporan
keuangan komersial yayasan, dengan berdasar pada peraturan-peraturan perpajakan tentang
yayasan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode perbandingan tetap atau
constant comparative method, mencoba untuk membandingkan laporan keuangan komersial,
yaitu laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan dan berlaku (PSAK)
dengan laporan keuangan fiskal sesuai dengan prinsip dan ketentuan perpajakan (UU No. 17,
2000) dan peraturan khusus pajak yayasan (ED.DJP. SE-34/PJ.4/1995 dan Permen RI No.
80/PMK.03/2009). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yayasan pendidikan kurang
memahami tentang ketentuan fiskal, sehingga tidak melakukan dan tidak mengakui adanya
koreksi fiskal. Hendaknya pemerintah memberikan sosialisasi tentang UU serta ketentuan lain
pajak yayasan beserta prakteknya pada WP yayasan pendidikan sekitar.
Kata Kunci : UU pajak yayasan, laporan keuangan yayasan, rekonsiliasi fiskal, koreksi fiskal,
penghasilan kena pajak yayasan, pajak penghasilan terutang yayasan

Full Text:

PDF

References


Referensi

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45;

Pelapoaran Keuangan Entitas Nirlaba.

Lexy J. Moleong. 2009. Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mansury, 1996. M. Pajak Penghasilan Lanjutan. Jakarta: Ind Hill-Co.

Pamungkas, H. Bambang, Daniel Benyamin De Poere, and Amalia Ridwan. 2009. "Analisis

Ketentuan Fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial untuk Menentukan Besarnya PPh

Terhutang Studi Kasus pada Yayasan Pendidikan” YPKTH”." Retrieved September 2015 from

Jurnal Ilmiah Ranggagading (JIR) 9.1: Halaman-9.

Peraturan Menteri Keuangan No. 96/Pmk.03/2009. Tentang Jenis-Jenis Harta Yang

Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 80/PMK.03/2009. Tentang Sisa Lebih yang

Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang

Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang Dikecualikan dari Objek

Pajak Penghasilan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-44/PJ./2009. Tentang Pelaksanaan Pengakuan

Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam

Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan yang Dikecualikan dari

Objek Pajak Penghasilan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ.4/1995. Tentang Perlakuan Pajak

Penghasilan Bagi Yayasan atau Organisasi yang Sejenis (seri PPh Umum Nomor 15)

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se - 39/Pj.4/1995. Tentang Penyuluhan

Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan Atau Organisasi Yang Sejenis (Seri Pph

Umum Nomor 18)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan




di Publikasikan pada Kampus UMAHA